Network
METROJABAR – Dalam rangka menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi, memimpin timnya belum lama ini melaksanakan Rapat Koordinasi.
Adapun sebagai timnya yaitu Kepala Bidang HAM, Hasbullah Fudail, dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Yuniarti Kurniasari, bersama staf, berkumpul untuk membahas persiapan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat tersebut, diskusi utama berfokus pada teknis pengukuhan, rencana kerja Gugus Tugas Daerah, serta bimbingan teknis kepada anggota dan perwakilan pelaku bisnis. Hasbullah Fudail menekankan bahwa kegiatan ini adalah persiapan penting setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur terkait pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat. "Pengukuhan ini dijadwalkan pada 27 Juni 2024," ujarnya.
Yuniarti Kurniasari menjelaskan bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Rencana Aksi Direktorat Jenderal HAM terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM, bimbingan teknis akan dilaksanakan segera setelah pengukuhan. "Kami menyarankan agar bimbingan teknis ini dilakukan bersamaan dengan pengukuhan untuk efisiensi dan efektivitas," jelasnya.
Suherman, Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, menyampaikan bahwa Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mendukung penuh program-program Kemenkumham Jabar, termasuk P5HAM, Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Pelayanan Publik berbasis HAM, Kabupaten Kota Peduli HAM, Rencana Aksi HAM, dan Indeks Reformasi Hukum di Jawa Barat.
Adrian Permana, Analis Hukum Ahli Muda dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, memastikan bahwa pihaknya siap mengawal seluruh persiapan pengukuhan hingga ke bagian administrasi pimpinan. "Kami siap mendukung dan mengawal proses ini sampai tuntas," tegas Adrian.
Hasbullah Fudail berharap pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat dapat berjalan lancar sesuai rencana. Tim Kemenkumham Jabar segera mengajukan surat permohonan fasilitasi pengukuhan kepada Pj. Gubernur Jawa Barat dengan tembusan ke Biro Hukum dan HAM, serta Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Selain itu, surat permohonan narasumber ke Direktorat Jenderal HAM dan komunikasi intensif dengan Tim Protokoler dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat juga akan dilakukan untuk memastikan semua persiapan berjalan sesuai harapan ***
