Network
"Kami menuntut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi pihak-pihak yang mengizinkan penggunaan Gedung BMC Kota Bandung. Gedung itu milik BUMD, dan akan dijadikan sarana politik," tegasnya.
"Apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan tindak pelanggaran ini kepada Bawaslu Kota Bandung dan Bawaslu Jabar selaku lembaga pengawas Pemilu,"tambah dia.
Razaq juga mengatakan, pihaknya akan terus mengawal pesta demokrasi di Indonesia terutama Jawa Barat yang jujur dan adil, serta mendukung kelancaran tahapan Pemilu 2024.
"Mohon kiranya Bapak Pj. Gubernur Jawa Barat untuk dapat menerima dan membaca aspirasi kami ini sebagai bentuk komitmen bersama bahwa Pemprov Jabar tetap netral dan bekerja sesuai dengan aturan hukum maupun UU kepemiluan yang berlaku,"tandas dia.(*)
