Kemenkumham Jabar Catat Rekor di Indonesia, Lantik 567 Notaris Baru di Wilayah Jabar

Pelantikan Notaris ini dihadiri, Perwakilan Pj. Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi, Kejati Jabar, Pengadilan Tinggi Jabar, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Santun Maspari Siregar, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, H. Irfan Ardiansyah, MPWN Jawa Barat, MKNW Jawa Barat, Pengda INI Kab/Kota se Jawa Barat, MPDN Kota dan Kabupaten se Jawa Barat, Pejabat Administrator Kanwil Kemenkumham Jabar dan Tamu Undangan.

Begitu pentingnya makna dari penyumpahan dan janji Notaris ini, sehingga sebagai bentuk manifestasinya dalam praktik sehari-hari, diharapkan Notaris dapat berlaku jujur dalam bertindak. Tidak hanya kepada kliennya, tetapi juga kepada diri sendiri.

Dalam mengemban profesi terhormat sebagai pejabat publik perlu senantiasa mengingat marwah yang harus dijaga, baik dalam hal prosedur pembuatan, penandatanganan, dan pemeliharaan akta yang baik, maupun dalam pemberian layanan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Menurut Andika, Notaris harus senantiasa memperhatikan hal-hal penting, seperti:

1. Dalam pembuatan Akta, penting untuk selalu mencocokan tanda tangan dalam dokumen yang dilampirkan ke hadapan Bapak/Ibu dengan tanda tangan pada Kartu Tanda Pengenal para pihak secara saksama. Terutama, dalam hal pembuatan akta-akta yang berdasarkan akta kuasa atau akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan sirkulir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanda tangan dimaksud bukan merupakan tanda tangan yang dipalsukan;
2. Memastikan bahwa sebelum penandatanganan akta dilaksanakan, Bapak/Ibu telah membacakan seluruh isi akta dan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai isi akta dimaksud.
3. Wajib untuk langsung menandatangani minuta akta, setelah akta ditandatangani oleh para pihak guna menjamin akta berkekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Jangan menunda penandatanganan minuta akta yang akan memunculkan risiko hukum yang merugikan pihak-pihak dalam akta.
4. Kecakapan sebagai praktisi hukum bertumpu pada pengetahuan Bapak/Ibu terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum bersifat dinamis dan senantiasa mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, senantiasalah melakukan pembaharuan pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif di Indonesia. Hal ini supaya akta yang menjadi dasar perbuatan hukum yang Bapak/Ibu buat dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara berimbang kepada pihak-pihak didalamnya. Jangan pernah sungkan untuk berkoordinasi dan mengkonsultasikan kendala dalam pembuatan akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Profesi Notaris memiliki peran penting dan strategis dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Jasa bagi Notaris, Wajib bagi notaris melaksanakan identifikasi profil dan sumber dana pengguna jasa untuk dapat memastikan akta yang dibuat tidak mengandung transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Selaku pengemban profesi Notaris wajib mengenal formulir identifikasi pengguna jasa serta memahami prosedur penerapannya. Terkait hal ini, jangan ragu untuk berkoordinasi dan meminta arahan kepada Kantor Wilayah.

Mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Jasa bagi Notaris, Andika menyampaikan kabar yang menggembirakan, berkat kerjasama dan kerja keras bapak/ibu notaris yang telah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Alhamdulillah Pemerintah Indonesia telah berhasil menjadi anggota tetap ke-40 (empat puluh) FATF (Financial Action Task Force).

Maka dari itu pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sudah harus dilakukan oleh semua notaris di Jawa Barat, bukan karena perintah dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tetapi sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang juga sekaligus sebagai bukti bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang aman untuk melakukan bisnis dan berinvestasi, dengan Notarisnya yang handal dan terpercaya.

Saat ini, Pemerintah telah melakukan penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui hadirnya layanan Apostille. Layanan ini merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, yaitu Kemenkumham selaku Competent Authority. Spesimen Notaris sebagai pejabat publik dapat dimohonkan otentikasinya oleh masyarakat melalui layanan apostille dan layanan legalisasi.

Diharapkan para notaris juga dapat mencari informasi dan memahami proses Apostille dan layanan lainnya yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM, karena bagaimanapun juga Notaris merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, dari awal pengangkatan sampai dengan berakhirnya menjalani profesi.