Network
METROJABAR - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan pejabat eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pelantikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ade Tajudin Sutiawarman, dengan pejabat yang dilantik, antara lain Wahyudi, yang dilantik menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Mia Banulita, yang dilantik menjadi Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Zullikar Tanjung, yang dilantik menjadi Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jasri Umar, yang dilantik menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Silvia Desty Rosalina, yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Wawan Kustiawan, yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Arief Indra Kusuma Adhi, yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Yudhi Kurniawan, yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dwi Astuti Beniyati, yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Surya Budi Darma, yang dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sunarto, yang dilantik menjadi Koordinator Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Taufik Effendi, yang dilantik menjadi Koordinator Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Ade Sutiawarman menyampaikan kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta komitmen sungguh-sungguh untuk bekerja keras serta cerdas yang didasari dengan nilai Tri Krama Adhyaksa demi kejayaan institusi Kejaksaan dan ini merupakan sebuah kesempatan untuk dapat mendedikasikan diri secara sungguh-sungguh, sebagai ladang pengabdian demi terselenggara dan terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
"Saat ini kami akan memasuki tahun politik, di mana ada satu tugas dan tanggung jawab besar yang sedang menanti di depan mata, yaitu pemilu anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, situasi politik dalam meraih kekuasaan yang cenderung memanas dengan menebar kebencian, provokasi, dan politisasi dengan memanfaatkan dan membawa sentimen berbasis pada suku, agama, ras, dan antar golongan (sara), sampai dengan penyebaran berita bohong (hoax) penuh fitnah untuk menciptakan suasana saling curiga sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perpecahan, pertikaian, dan konflik ditengah masyarakat serta marak dan masifnya praktik politik uang (money politic) untuk mempengaruhi pemilih, semakin menambah panjangnya daftar persoalan yang akan menjadi ancaman dan dapat mengganggu pelaksanaan pemilu yang tidak mustahil akan menimbulkan banyak masalah yang pada akhirnya dapat bermuara pada proses hukum," katanya.
Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum, lanjutnya harus mampu menjadi penopang dan penyangga utama, dalam posisi sentral selaku pemegang asas dominus litis, yang turut bertanggung jawab dan menentukan, manakala perlu dilakukannya penegakan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan.
"Netralitas dan independensi jajaran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum yang imparsial, tidak diskriminatif, serta bebas dari kepentingan kelompok maupun golongan agar keseluruhan proses pemilu dapat berjalan secara damai, bersih, tanpa hoax, tanpa politisasi sara, tanpa manipulasi, dan tanpa politik uang," ujarnya.(*)
